Kemendikbud Menghapus Ujian Nasional?

Pelaksanaan Ujian Nasional

Gameseducationary – Tidaklah asing dalam dunia pendidikan ketika mendengar kata Ujian Nasional, ya, Ujian Nasional merupakan Indikator penentu kelulusan yang harus dilewati oleh tiap – tiap peserta didik di seluruh wilayah Indonesia. Sejak dimulainya kegiatan penentu kelulusan ini pada tahun 1965 yang pada masa itu dinamakan Ujian Negara, sampai pada tahun 2003 diubah menjadi Ujian Akhir Nasional, banyak sekali polemik yang dialami semasa program ini berjalan. Selain menjadi polemik, UAN juga menjadi momok yang dirasakan oleh setiap peserta didik. Tidak heran dalam perkembangannya banyak siswa yang mengalami tingkat stress yang tinggi bahkan banyak ditemukan kasus siswa yang bunuh diri karena takut tidak lulus maupun yang sudah ditentukan tidak lulus. Ironisnya banyak juga siswa yang berprestasi menjadi “korban” sistem UAN ini.

Baca juga: Pendidikan Budaya Sebagai Pembangunan Nasional

Menyikapi berbagai polemik yang terjadi selama program UAN berjalan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mencoba menggebrak dengan pengkajian penghapusan Ujian Nasional. Effendy mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan pengkajian internal pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Tujuan dari pengkajian internal ini adalah untuk mempertimbangkan apakah UAN masih bisa untuk dijadikan sebagai penentu kelulusan atau tidak.

Perlu diketahui anggaran pelaksanaan UAN pada 2016 mencapai Rp, 94 Miliar, termasuk pelaksanaan perbaikan yang diperuntukkan bagi siswa yang tidak mencapai nilai minimum. Untuk itulah Kemendikbud akan melakukan pengkajian apakah UAN ini masih efektif atau malah lebih cenderung menghabiskan anggaran tanpa ada hasil yang menunjukkan adanya kemajuan di sektor pendidikan dalam mencetak sumber daya manusia.

Baca juga: Peningkatan Kualitas pendidikan Lewat Kerjasama Indonesia - Hungaria 

Rencana pengkajian tersebut juga mendapat tanggapan dari komisi X DPR dengan menyetujui pagu anggaran Kemdikbud pada RAPBN 2017 sebesar Rp, 39, 823 Triliun. Menurut I Wayan Koster (Anggota DPR Komisi X) Di beberapa kementerian seperti yang kita ketahui terjadi pemangkasan anggaran untuk efisiensi, namun khusus untuk Pendidikan tidak mengalami pemotongan satu rupiah pun karena untuk menjaga konstitusi.

Sejumlah pemerhati seperti Said Hamid Hasan pengamat pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia  berpendapat bahwa program – program penting harus berjalan walaupun sedang ada efisiensi dan harus segera ditinjau ulang yang dalam hal ini pelaksanaan perbaikan UAN.